Andre Rosiade, Ketua Gerakan Ayo jadi Pengusaha BPD Hipmi Sumbar |
|
|
Sejak beberapa
tahun belakangan, permasalahan Pasar Raya Padang seolah tak pernah
ada habisnya. Munculnya pasar modern yang lebih dikenal dengan supermarket ataupun mall, tak bisa dipungkiri, semakin membuat kondisi perekonomian pedagang pasar semakin terpuruk.
Jika
tak segera dibenahi, dikhawatirkan pasar yang menjadi pusat
perekonomian itu, benar-benar akan hilang “ditelan zaman”. Perlu solusi,
agar pasar “Rang Padang” itu kembali eksis dan berperan dalam
penggerak ekonomi.
Kalau tak ingin hal ini terjadi,
revitalisasi pasar menjadi alternatif, untuk memperbaiki Pasar Raya
Padang. Tentu saja, dalam hal ini Pemko Padang lah yang seharusnya
segera merevitalisasi pasar yang sudah kumuh, agar dapat kembali
bersaing dengan supermarket modern. Sehingga PAD Kota Padang semakin
meningkat. Namun, tentunya dengan sebuah syarat: pedagang lama harus
diberikan jaminan akan mendapatkan kembali hak mereka setelah pasar
direnovasi.
Untuk itu, harus ada komunikasi yang jujur antara
Pemko Padang dan pedagang, agar tujuan bersama mengenai revitalisasi
pasar demi kebangkitan perekonomian Kota Padang dapat tercapai. Kalau
perlu, tirulah keberhasilan beberapa pemimpin daerah lain di Indonesia,
yang sukses dalam mengelola pasar di daerahnya.
Pemko Padang
bisa banyak belajar dengan langkah-langkah Joko Widodo (Jokowi),
Walikota Solo. Dia melakukan pendekatan yang jujur tanpa adanya
interest (kepentingan atau tekanan) pihak tertentu. Sehingga
revitalisasi pasar dapat berjalan dengan lancar. Intinya jangan ada
pihak yang merasa dirugikan atau jangan ada dusta di antara kita.
Tak
perlu waktu lama bagi Jokowi untuk membenahi pasar di kota itu. Dalam
waktu sekitar 1-2 tahun, ia mampu menuntaskan permasalahan di sana
dengan sangat baik. Tentunya, hal ini sangat patut untuk dicontoh.
Jalan
lain yang mungkin dilakukan, adalah melalui pengembangan dana bantuan
pemulihan pascagempa 2009 dari BNPB sebesar Rp64 miliar untuk
pembangunan tahap 1 itu bisa dikembangkan. Caranya, dengan menjual
kembali kios atau toko pedagang dengan harga yang murah, terjangkau, dan
tidak memberatkan pedagang.
Intinya, sesuai kesepakatan
pedagang dan Pemko Padang. Sehingga Pemko Padang mempunyai dana untuk
melaksanakan pembangunan tahap ke dua dan tahap selanjutnya. Sehingga
Pemko Padang tidak lagi memerlukan investor swasta.
Selain
dengan pedagang (pemilik toko), Pemko Padang juga harus
mengkomunikasikan hal ini dengan para pedagang kreatif lapangan (PKL)
yang berada di sekitar pertokoan yang akan dibangun, termasuk yang
selama ini menempati areal parkir di sekitar Pasar Paya Padang. Karena,
pembangunan sebuah fasilitas umum seperti pasar, tentunya juga
membutuhkan areal parkir yang luas, yang selama ini ‘terlanjur’ diisi
oleh para PKL tersebut.
Areal parkir sebuah pasar, harus bisa
menampung kendaraan yang banyak, apalagi Pasar Raya Padang merupakan
pusat dari segala aktivitas perdagangan di kota ini. Jangan sampai,
hanya karena parkir yang tak memadai membuat para pedagang memindahkan
aktivitasnya ke daerah lain. Jika ini terjadi, maka yang akan rugi
tentunya Kota Padang juga, karena jumlah uang berputar menjadi semakin
berkurang.
Untuk itu, perlu dilakukan pendataan ulang tentang
para PKL yang ada, dan juga memikirkan, ke mana mereka harus
direlokasi. Sekali lagi, sangat dibutuhkan komunikasi yang jujur dengan
mereka, tak bisa hanya sekedar gusur tanpa memikirkan lokasi yang
tepat agar mereka bisa tetap berusaha untuk menghidupi keluarganya.
Apalagi, keberadaan mereka tak akan bisa dilepaskan dari pergerakan
perekonomian Kota Padang.
Tentunya hal ini harus dilakukan
dengan sungguh-sungguh. Karena perlu keseriusan untuk membangun kembali
perekonomian pedagang pasar ini, agar mereka kembali menjadi penggerak
ekonomi Kota Padang. Semoga. |
Senin, 30 Januari 2012
Sumber : Harian Haluan, Senin, 30 Januari
Tidak ada komentar:
Posting Komentar